Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi imbauan dalam penanganan wabah virus corona atau Covid 19. Dalam suratnya, Dewan Guru Besar FKUI memprediksi fasilitas kesehatan di Indonesia tidak akan cukup untuk menangani lonjakan wabah virus corona. Ketua Dewan Guru Besar FKUI Siti Setiati menjelaskan, prediksi ini berdasarkan penghitungan tingkat fatalitas kasus atau case fatality rate di Indonesia, seperti dilansir dari .

Saat surat dikirim, jumlah pasien meninggal akibat Covid 19 berjumlah 55 orang. Saat ini, jumlahnya bertambah menjadi 78 orang. "Jumlah kematian sekarang 55, artinya jumlah kasus sebenarnya (55×100)/4,3=1279 kasus. Sehingga, kemungkinan jumlah kasus Covid 19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 1300 kasus," kata Siti dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020). "Fasilitas kesehatan kita tidak siap dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pasien Covid 19," ujar dia.

Siti mengatakan, kini rumah sakit di Jabodetabek dan Surabaya kesulitan untuk mendapat alat pelindung diri (APD). Alat bantu pernapasan pun hanya ada di beberapa rumah sakit, begitu juga dengan ketesediaan ruangan Intensive Care Unit (ICU) yang masih terbatas. "Bayangkan apabila infeksi ini meluas di Indonesia. Bukan hanya masyarakat yang akan menjadi korban, tetapi tenaga kesehatan garis depan pun satu per satu akan berguguran," ucap Siti.

Melansir , Siti Setiati juga mengatakan jika seharusnya Indonesia belajar dari Korea Selatan terkait penanganan wabah virus corona. Salah satu yang bisa dicontoh, menurut Siti, adalah penanganan Covid 19 dengan metode pemeriksaan cepat secara drive thru untuk semua orang yang pernah terpapar atau kontak dengan pasien positif. "Sehingga semua orang dapat di swab dan hasilnya akan diberitahu 2 3 hari kedepan. Hasilnya secara transparan akan diberi tahu kepada pasien dan juga data tersebut diambil oleh negara," kata Siti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

"Lebih lanjut, apabila pasien tersebut positif, maka distrik atau daerah tersebut akan diberi notifikasi oleh negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi," sambung dia. Ia mengatakan, pemerintah Korea Selatan juga melarang semua aktivitas dengan jumlah massa yang banyak ataupun perkumpulan perkumpulan. Kemudian, terus menggalakan program bekerja dari rumah atau work from home, mengoptimalkan penggunaan alat telekomunikasi dan internet, memberi edukasi etika bersin, etika batuk, serta cuci tangan sesering mungkin.

"Di Korea Selatan pun terjadi lonjakan jumlah masyarakat terinfeksi Covid 19, namun jumlah kematian tidak seperti negara negara lain, hanya 0.69 persen," ujarnya. Siti melanjutkan, di Korea Selatan masyarakat yang terjangkit Covid 19 tanpa gejala diminta untuk melakukan isolasi mandiri serta social distancing termasuk menjauhi keluarga yang tidak terinfeksi. "Apabila mereka memiliki gejala berat, mereka dapat dirawat di Rumah Sakit besar khusus infeksi Covid 19, sehingga tidak dicampur dengan pasien non infeksi Covid 19," imbuh Siti Setiati.

Korea Selatan, tambah Siti, pun memiliki rumah sakit yang khusus merawat pasien dengan gejala Covid 19 pada tahap ringan. Produksi masker juga terus ditingkatkan setiap harinya. "Produksi masker di Korea Selatan pun ditingkatkan, sehingga baik tenaga kesehatan maupun masyarakat tidak kekurangan alat pelindung diri tentunya dengan harga normal," ucapnya.

Tak hanya menyarankan pemerintah untuk meniru Korea Selatan, Siti Setiati juga menyarankan untuk melakukan lockdown secara parsial guna mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona. Siti Setiati mengatakan, berkaca dari negara lain lockdown secara parsial bisa menjadi pilihan bagi Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan bisa memutuskan rangkaian penularan infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah.

Menurut Siti, lockdown secara lokal itu disarankan dilakukan selama minimal 14 hari. Dengan adanya local lockdown, kata dia, negara akan lebih mudah untuk menghitung kebutuhan sumber daya penanganan di RS (SDM, APD, fasilitas RS). Alasan lain mengapa diperlukan local lockdown, kampanye pemerintah soal physical distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat.

"Masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik, sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas," tuturnya. Pihaknya memprediksi, situasi ini dapat menjadi lebih buruk terlebih dengan adanya arus mudik pada bulan Ramadhan. "Melandaikan kurva dan memperlambat proses penularan Covid 19 merupakan hal yang paling krusial karena sistem kesehatan kita saat ini belum mampu menerima beban kasus infeksi Covid 19 yang masif, " tegas Siti.

Dia mengungkapkan, pelaksanaan lockdown yang dilakukan China terbukti efektif menurunkan angka penularan Covid 19. "Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Cina telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37 persen lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini," tuturnya. Sebelum pemberlakuan lockdown, para peneliti memperkirakan virus corona akan menginfeksi 40 persen populasi China atau sekitar 50 juta penduduk, atau 1 pasien terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang atau lebih.

Namun pada minggu pertama lockdown, angka ini turun menjadi 1,05. Hingga pada tanggal 16 Maret 2020, WHO mencatat 81.000 kasus di Cina.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *