Sebuah kota di China timur sedang menyiapkan basis data untuk mengizinkan warga yang akan menikah mengecek calon pasangan mereka apakah memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kebijakan ini disebut sebagai yang pertama di Negeri Tirai Bambu.

Pemerintah Yiwu, Provinsi Zhejiang timur, kemarin mengatakan, basis data yang dapat ditelusuri itu termasuk berisi informasi pelaku kekerasan yang telah terpidana atau telah menjalani hukuman di seluruh China termasuk mereka yang dipenjara sejak 2017. Data juga termasuk orang yang didakwa KDRT terhadap pasangan mereka, orang tua, dan saudara kandung mereka.

Basis data ini, disebut yang pertama di China menurut Federasi Perempuan Seluruh China. Basis data juga akan diperbarui secara real time dan mulai tersedia pada 1 Juli.

“Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat hanya tahu tentang KDRT setelah menikah. Dengan membuat basis data penyelidikan, mitra dapat mengetahui sebelumnya dan mempertimbangkan apakah akan menikah,” jelas Wakil Ketua Federasi Perempuan Yiwu, Zhou Danying, kepada The Paper, situs berita yang berbasis di Shanghai.

Federasi perempuan adalah salah satu badan pemerintah yang terlibat dalam program ini.

“Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan KDRT,” lanjutnya, dikutip dari The New York Times, Kamis (25/6).

Peningkatan Kasus KDRT Selama Pandemi

China, seperti negara-negara lainnya, telah lama bergulat dengan persoalan KDRT, dan pandemi virus corona memperburuk masalah tersebut. Dengan jutaaan orang yang dikurung (lockdown), polisi mengatakan mereka melihat ada peningkatan kasus kekerasan pria terhadap pasangannya, menurut situs berita Sixth Tone.

Di seluruh Amerika Serikat (AS), para dokter danselalu aktivis mengatakan mereka melihat tanda-tanda peningkatakan kasus kekerasan di dalam rumah saat kota-kota membatasi pergerakan warganya dan menetapkan kebijakan lockdown.

Menurut hotline kekerasan domestik dan lembaga penegak hukum, laporan yang masuk lebih banyak kasus penyerangan, terutama pada perempuan dan anak-anak.

Departemen Kepolisian Chicago, misalnya, mengatakan panggilan darurat terkait KDRT meningkat 12 persen selama periode dari awal tahun hingga pertengahan April, dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada 2019.

Di kota-kota lain seperti Los Angeles dan New York, polisi melaporkan penurunan jumlah panggilan, tetapi pihak berwenang meyakini para korban berada dalam jarak yang sangat dekat dengan pelaku kekerasan sehingga mereka tidak dapat menghubungi polisi.

Pada April, PBB menyerukan tindakan mendesak untuk melawan KDRT di seluruh dunia — yang mana beberapa pakar menyebutnya “terorisme pasangan” — di tengah pandemi.

“Saya mendesak semua pemerintah mengutamakan keamanan perempuan saat mereka mengatasi pandemi,” kata Sekjen PBB, Antonio Guterres di Twitter.

Pelaku KDRT Jarang Ditahan

Meskipun China mengesahkan undang-undang anti-KDRT pada 2016, perempuan mengatakan perintah penahanan, yang diamanatkan UU, jarang diberlakukan.

Sebuah survei diselenggarakan Federasi Perempuan Seluruh China pada 2011 menunjukkan, sekitar 1 dari 4 perempuan dipukul, mengalami kekerasan verbal atau kebebasannya dibatasi oleh pasangan mereka.

Perempuan melaporkan polisi kerap mengabaikan laporan mereka terkait KDRT karena menganggapnya sebagai masalah pribadi dan meminta pasangan tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Diharapkan Berlaku di Seluruh China

Di media sosial, banyak warga China merekomendasikan basis data baru pemerintah Yiwu ini. Seorang konselor, Lei Ming, menyerukan agar basis data diluncurkan secara nasional.

“Untuk pernikahan di masa depan atau kencan buta, tolong tunjukkan bukti nol rekor KDRT,” tulisnya di platform media sosial Weibo.

Han Jin, seorang dosen hukum di Universitas Teknik Harbin, menyebut dengan adanya basis data dapat memberi seseorang “hak untuk tahu” dan “hak untuk memilih.”

Tetapi Han menunjukkan ada dua celah yang dapat menghambat efektivitasnya: Tidak jelas apakah pemerintah Yiwu dapat memperoleh informasi tentang orang-orang yang bukan dari kota tersebut. Kedua belah pihak juga harus setuju untuk memberikan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan latar belakang.

“Jika satu pihak tidak mau memberikan informasi seperti itu, maka kemungkinan tidak mungkin untuk mengajukan aplikasi,” katanya dalam sebuah wawancara.

“Tapi penolakan terhadap berbagai pihak itu juga akan menjadi peringatan. Jika orang itu tidak mau membiarkan Anda memeriksa informasi itu, apakah mereka memiliki sesuatu untuk disembunyikan?”

Referensi Untuk Minimalisir KDRT

Pemerintah Yiwu mengatakan, basis data akan mengizinkan pengguna untuk melakukan dua jenis pencarian terkait data kekerasan tiap tahun, dan mereka akan menyediakan identifikasi dan informasi pribadi tentang orang yang rencananya akan dinikahi si pengguna.

Pengguna yang tengah mencari informasi ini juga diminta melampirkan sebuah surat persetujuan aturan kerahasiaan. Untuk melindungi privasi orang, pemerintah Yiwu mengatakan informasi itu tidak akan diizinkan untuk disalin dan disebarluaskan.

Direktur Pusat Pendaftaran Pernikahan Kota, Gong Junting mengatakan, sistem itu hanya dimaksudkan sebagai “referensi” untuk “meminimalisir KDRT” menurut Shanghai Daily.

“Terserah pemohon untuk membuat keputusan akhir apakah akan menikahi orang tersebut,” jelasnya.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *